Perang telah pecah di bumi Persia dan jazirah Arabia. Alih-alih menjadi penengah yang selama ini dinarasikan, Dewan Perdamaian (The Board of Peace) justru bagian dari peserta utama yang ikut berperang.
Sudah jamak dan seharusnya memang seperti ini posisi Prabowo Subianto. Ia dengan penuh percaya diri berdiri di pihak Amerika dan all out tampil di depan kamera memperlihatkan betapa dekatnya ia dengan Donald Trump (punggung ditepuk-tepuk Trump; tersenyum miring saat jadi pembawa stopmap).
Tampak aneh saja bila itu semua tidak dilakukannya. Prabowo bakal tampak lugu dan cupu; tampil sebagai pribadi lain dan bukan gue banget.
Ketika di podium bilang Indonesia berdikari, tak ada impor, bangga naik mobil bikinan sendiri, dan segala macam omong besar perihal kedaulatan negara, Prabowo tampak seperti seorang yang aneh dan asing. Antara mulut dengan sejarah tubuh dan memorinya tidak sinkron alias konslet.
Prabowo kembali kepada jati dirinya sebagai jenderal pedagang yang tulen setelah bertemu Donald Trump pada medio Februari dan menandatangani “Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance”.
Penekenan traktat itu kemudian diikuti dengan lahirnya apa yang kemudian dikenal dengan ART atau Agreement Resiprocal Trade. Dalam ART itu Indonesia membuka seluas-luasnya impor dan akses data digital.
Potongan kalimat Prabowo ini menggema panjang dan menjadi soundtrack dari operasi dagang ini: “Amerika sangat banyak jasanya kepada Indonesia di masa-masa kritis … dan kami menjadi tuan rumah (investasi) yang baik”.
Dari impor jagung sampai beras; dari ayam sampai minuman beralkohol; dari dokter sampai alat-alat medisnya; dari lungsuran data warga sebagai konsumen e-commerce hingga gratisan produk jurnalistik Indonesia untuk dipakai baron-baron perusahaan platform digital (PPD).
Nego Februari yang menghasilkan pembentukan Board of Trade (BoT) lalu Board of Peace (BoP) itu menunjukkan satu hal bahwa mumpung sedang berkuasa dan memimpin mesin anggaran negara tiga ribuan triliun tiap tahun, ia ingin memperlihatkan apa yang selama ini Prabowo idam-idamkan. Apa yang ia pikirkan dan rasakan dan idam-idamkan itu ingin juga dirasakan oleh Indonesia.
Ersatz Capitalism
Prabowo tidak konyol dan budeg. Ia sedang melakukan apa yang mesti dilakukannya; bukan sebagai manusia Indonesia dengan memori manusia yang berasal dari negara kolonial yang merebut kemerdekaannya dengan pendarahan hebat revolusi, tetapi, ethok-ethoke, cosplay sebagai seorang Yankees.
Tubuh, pikiran, dan seragam Prabowo tumbuh dan besar dalam dunia dagang global sebagai ritel. Uniform-nya memang jenderal, tetapi tubuh dan pikirannya adalah pedagang ritel (baca: rente).
Justru, aneh sekali terlihat ketika Prabowo mencoba berpakaian ala Sukarno dan berbicara tentang nasionalisme sebagaimana konsepsi yang dipahami Sukarno dan orang-orang yang turut langsung dalam proyek pembebasan nasional.
Sejarah menarasikan Prabowo bukan itu semua. Latar kehidupan tumbuh-asuhnya menunjukkan hal itu. Ayahnya sendiri, Sumitro Djojohadikusumo, sejak muda memang berdomisili di Amerika. Bahkan, ketika terjadi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda pada 1947 di Lake Success, New York, Amerika Serikat, Sumitro masih berusia 30 tahun.
Pengalaman yang lebih banyak hidup “di luar” menjadikan Sumitro menjadi sokoguru atau jangkar bagi kelahiran teknokrat-teknokrat ekonomi Orde Baru yang kemudian dikenal dengan istilah “Mafia Berkeley”.
David Ransom pada 1970 memperkenalkan vocab itu dalam The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre untuk menunjuk sejumlah ekonom lulusan University of California, Berkeley, semacam Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, dan Mohammad Sadli.
Sumitro juga menjadi peletak karpet merah bagi beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional USA setelah jalanan kiri dicuci dengan darah oleh Angkatan Darat pimpinan Jenderal Harto.
Jenderal mertua Prabowo itu sendiri adalah sosok sentral bagaimana di awal-awal pembukaan lahan Repelita (developmentalisme atau kapitalisme semu, ersatz capitalism, pinjam istilah Yoshihara Kunio) sudah welkam terlebih dahulu kepada pengeruk emas/tembaga bernama Freeport.
Peace Corps
Dalam “bahasa sejarah (politik)”, alih-alih Konferensi Bandung, visi politik Prabowo saat ini justru menegakkan visi Konferensi Bangkok. Trade dan treaty dibungkus dalam satu paket.
Konferensi Asia Afrika (Konferensi Bandung) di bulan April ’55 itu sendiri merupakan reaksi keras atas Konferensi Seato (Pakta Pertahanan Asia Tenggara); persekutuan militer semacam NATO yang diadakan di Bangkok pada Februari ’55. Di aliansi treaty Seato ini, Amerika memaklumkan diri sebagai panglima pertahanan bagi sekutu-sekutu bocilnya di kawasan Asia Tenggara.
Bandung pun bereaksi atas Bangkok. Afro-Asia ’55 yang anti kolonialisme bereaksi atas Seato (USA) yang neokol itu.
Agar leluasa bergerak dalam jaringan kerja nonmiliter, USA membuat apa yang kemudian dinamakan Peace Corps. Saya pun insyaf dan de javu ketika Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi Board of Peace-nya USA/Israel sebagai konsekuensi langsung kesepakatan dagang. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan kita semua pada pembentukan Peace Corps Amerika di tahun 60-an ini.
Sebelum tragedi 1965, Peace Corps USA ini beroperasi yang kadang terang-terangan dan kadang pula klandestin. Mereka datang bergelombang-gelombang. Para “sukarelawan” yang direkrut itu kemudian menyaru dalam banyak bentuk di tengah masyarakat; dari dokter hingga dosen. Salah satunya ditengarai ada yang menjadi “guest lecture” di Akademi Militer Nasional (AMN) maupun Akademi AURI.
Di masa itu, Korps Perdamaian atau Peace Corps (atau Board of Peace dalam vokabulari masa kini) hadir bersama isu sentral pemakaian nuklir sebagai weapons of mass destruction (WMD). Pemerintahan Sukarno yang condong ke politik antikol menolak kehadiran Peace Corps yang merupakan bagian dari “Seato Project” di Bangkok.
Kegigihan menolak “Seato Project” ini melahirkan lembaga baru bernama Komite Perdamaian yang anti “A” dan “H”. Anti bom atom (A) dan bom hidroden (H). Komite ini sendiri lahir dari Musyawarah Nasional Perdamaian di Bandung pada tahun 1960. Sementara itu, munas itu adalah titik kulminasi dari desakan rapat-rapat umum perdamaian yang berlangsung sejak 1958.
Walau memakai kata “Perdamaian”, dalam operasionalnya, lembaga-lembaga USA ini membawa watak agresif, ofensif, dan imperialistik; untuk tidak menyatakan bahwa korps ini adalah sebuah operasi intelijen masif. Dengan atas nama (korps) “perdamaian”, operasi militer menganeksasi Vietnam dilancarkan. Dengan berzirah “perdamaian” pula, “Metode Jakarta” digunakan menggulingkan Presiden Sukarno (Indonesia) dan Salvador Allende (Cili).
Seperti halnya Peace Corps, seperti itu pula kita menyaksikan Board of Peace; juga, Board of Trade. Diksi “damai” di aliansi treaty itu tak lebih basa-basi, seperti basa-basinya presiden kita ini menjadi juru damai atas dua naga yang sedang berkonfrontasi.
Dalam olok-olok netizen di X, ikhtiar Prabowo ini seperti lurah Beji yang ujug-ujug datang naik motor Supra keluaran 2001 saat Gubernur DKI terlibat ribut hebat dengan Kepala Otorita IKN.
Yang serius dari Prabowo adalah isyaratnya kepada Donald Trump bahwa dia hanya ingin terlihat sebagai “tuan rumah yang baik” pada BoT dan “ajudan yang baik” di BoP. Tak lebih.
Sama tak pedulinya dia bahwa apa yang dilakukannya sama seperti memberaki mercusuar yang menjadi kompas layar politik luar negeri Indonesia selama ini: Dasasila Bandung.
Bacalah dua dari sepuluh prinsip “The Spirit of Bandung” ini:
(6b) Melarang diadakannja tekanan2 terhadap negeri2 lain; (7) Melarang diadakannja agresi atau memakai kekerasan terhadap kedaulatan wilajah atau kedaualatan politik sesuatu negeri.
Dari dua sila itu saja kita langsung tahu Presiden Prabowo sedang memberaki “prinsip Bandung” yang selama ini menjadi kompas moral dari apa yang disebut “nonblok”. Presiden seperti orang yang tidak hanya tak punya jamban, tetapi beraknya sembarangan: berak di halaman depan rumah sendiri di bawah tiang listrik PLN yang ditanam tanpa pernah membayar sewa tanah warga negara.
Tapi, tenang, Presiden Prabowo Subianto tidak sedang cosplay menjadi seorang Yankees, kok. Dia pedagang ritel yang berzirah presiden dan berpin garuda Pancasila. Sang presiden hanya ingin menjadi dirinya yang autentik. Itu.*
Pertama kali dipublikasikan Harian JAWA POS (Edisi Akhir Pekan), 14 Maret 2026
