Selain sebagai instrumen sehari-hari (sandang) untuk melindungi diri dari dingin (hujan) dan panas (terik matahari), payung adalah simbol kekuasaan. Dalam kekuasaan tradisional (kerajaan), payung menunjuk kepada simbol keagungan. Payung yang diberi warna sedemikian rupa, terutama pilihan warna bercorak emas, menjadi instrumen yang sangat dekat dengan politik kekuasaan. Ia melekat dalam upacara kebesaran.
Untuk menunjukkan kekuasaan kepada kawula, publik, cukup melihat bagaimana pembesar memperlakukan instrumen bernama payung. Lihatlah foto-foto lawas yang berhubungan dengan raja dan kawula, payung dengan warna emas menjadi titik sentral di mana penguasa berdiri dan melangkah. Jika mata seorang pengambil gambar berdiri jauh pun dari sebuah kerumunan, payung tetap menjadi penanda di mana kekuasaan berdiri.
Demikianlah, payung–lengkap dengan desain dan warnanya–adalah instrumen dan citrawi politik. Dalam tradisi (kasultanan) Jawa, warna payung atau songsong menunjukkan strata pemiliknya. Kelir emas dianggap warna paling tinggi, sementara warna paling rendah adalah hitam.
Maka, tahta seorang raja umumnya “dijaga” (dipayungi) oleh payung berkelir emas ini sebagai simbol agung dan kehormatan. Payung dengan telak menunjuk model atau sistem politik macam apa yang sedang bekerja. Seseorang yang duduk dengan posisi tegak dengan payung berkelir emas di sampingnya yang dipegang oleh seseorang yang sedang duduk bersimpuh menunjukkan sistem politik apa yang dianut dalam masyarakat tersebut.
Tradisi politik ber-“payung emas” di masa pergerakan coba diperiksa dan dibongkar lewat tulisan, perdebatan, maupun vergadering. Di Surakarta, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo adalah pionir yang terang-terangan memproklamasikan gerakan anti raja, anti “payung emas”. Tan Malaka lewat tulisan-tulisannya mendekonstruksi sedemikian rupa pemikiran-pemikiran feodal yang kawin-mawin dengan kolonialisme yang tidak sejalan dengan kemauan zaman yang bergerak.
Saat ibu pertiwi hamil tua dan melahirkan negara bernama Republik Indonesia pada 1945, sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari peristiwa “membuang” dan memakzulkan “payung emas” dan menggantinya dengan “payung hitam”. Republik atau kerajaan? Indonesia memutuskan: Republik.
Payung tetap berada dan dekat dengan kekuasaan, namun warnanya yang berubah. Juga, cara mempresentasikannya.
Sukarno yang menjadi pemimpin awal dari sebuah sistem berpolitik masyarakat kerap memakai “payung hitam” dan beberapa kali tertangkap kamera memegangnya sendiri merupakan penjungkirbalikkan dari praktik-praktik kekuasaan lama. Payung emas yang selalu berada di sisi kursi seorang raja (tahta) adalah simbol kekuasaan lama. Memayungi seseorang dengan payung emas juga bagian dari politik lama yang bertentangan dengan semangat Republik yang menggelora.
Revolusi sosial adalah episode berdarah bagaimana Republik menerjang dan merobek “payung emas”. Laskar-laskar revolusi mengepung dan membakar istana yang dianggap kalis dari pergerakan pembebasan nasional untuk menunjukkan bahwa era “payung emas” yang eksklusif, tertutup, feodalistik, sudah berakhir.
Payungnya tidak dibuang, sekali lagi. Yang dimakzulkan adalah pemaknaannya. Kita tahu, salah satu potret paling ikonik dalam Pertempuran Surabaya yang terus-menerus dipakai hingga kini adalah potret Bung Tomo berpidato di bawah payung bergaris-garis. Potret itu seakan menunjukkan bahwa Bung Tomo dinaungi oleh “kekuatan besar”, oleh “semangat besar”. Payung revolusi Bung Tomo yang ikonik adalah gambaran bagaimana pergeseran memahami payung; dari simbol pelindung kehormatan seorang penguasa yang mendapat mandat dari dewa dewi menjadi pelindung semangat patriotisme untuk menegakkan kedaulatan rakyat.
Demikianlah, selain peci, Sukarno menjadikan payung dan cara merepresentasikannya sebagai simbol (berkomunikasi) politik yang baru untuk kawan sekubunya.
Pada 1959, misalnya, untuk menyambut kedatangan “Bapak Revolusi Vietnam”, Ho Chi Minh, Sukarno sendiri yang memegang “payung hitam”; jenis (warna) payung yang di masa lalu dianggap sebagai simbol kaum jelata. Di situ, Sukarno, di sisi Paman Ho, sedang memainkan politik payung untuk menggambarkan politik macam apa yang dijalankannya untuk Indonesia.
Sukarno tahu, Paman Ho seperti dirinya, merupakan simbol pembebasan nasional. Payung hitam dan dipresentasikan dengan cara dipegang sendiri adalah bagian dari citrawi bahwa ia membawa semangat egalitarianisme; bahwa revolusi Indonesia bersemangatkan jelataisme.
Saat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, setahun setelah kunjungan Paman Ho, Sukarno memainkan lagi politik “payung hitam” itu. Kali ini, ia duduk di atas gulungan karpet sambil memegang sendiri “payung hitam” untuk menunggu kedatangan pemimpin Uni Sovyet, Nikita Khurschev. Kunjungan ini kemudian menghasilkan kerja sama di banyak hal. Salah satunya melahirkan stadion Gelora Bung Karno yang pada masanya merupakan terbesar kedua setelah Maracana Stadium, Brasil.
Sampai di sini, “payung hitam” menjadi simbol payung Republik. Bahwa, presiden-presiden setelah Sukarno memakai payung berwarna lain, maknanya tetap sama; tidak ada lagi “payung emas”. Sebuah payung yang saat terbuka diiringkan dengan penuh ketakziman. Payung Republik diperlakukan sebagaimana payung, hanya dipakai/dibuka di ruang terbuka.
Dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo pemaknaan payung tetap sama. Payung hanya terbuka saat di luar ruang sesuai fungsi payung. Hanya representasinya yang berbeda-beda.
Biasanya, dipresentasikan dalam dua tindakan: dipegang sendiri atau diiringkan oleh seseorang dari belakang/samping.
Soal cara merepresentasikan payung inilah yang menghebohkan. Hal itu terjadi pada 2016. Setahu saya, belum pernah ada cara presentasi payung dari seorang presiden bisa menyita perhatian selain “politik payung” Jokowi.
Saat itu, para demonstran yang dikenal dengan sebutan “212” melakukan aksi protes di depan Istana Negara dan seantero Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Pada sore hari, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendatangi para demonstran dengan berpayung. Selain, karena memang sedang hujan, cara Presiden Joko Widodo memegang payungnya sendiri mendapatkan sorotan yang ramai. Berbeda dengan Jusuf Kalla yang berjalan dengan di-payung-kan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Nah, cara Presiden Jokowi memegang payung itu mengingatkan publik lagi dengan “politik payung” Sukarno.
Setelah itu, jika Anda mencari di internet, hubungan Jokowi dengan payung adalah relasi yang intim dan dekat. Kebanyakan foto Jokowi berpayung tanpa perantaraan orang lain, seperti jelataisme, seperti orang kebanyakan berpayung. Jokowi yang besar di lingkungan Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran ingin menegaskan citrawi kekuasaannya sebagai jelataisme. Kekuasaan yang berangkat untuk menyejahterakan kaum jelata, wong cilik.
Namun, “politik payung” Jokowi itu ditantang dengan aksi “politik payung” yang lain. Perebutan makna dan representasi payung beradu di tempat yang sama di mana “politik payung” ala Republik yang dipresentasikan Jokowi disorot secara ramai dan hiruk-pikuk oleh publik.
Adalah “Aksi Kamisan” yang digelar oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berkategori berat merebut “payung hitam” itu sebagai simbol protes. Hitam adalah kedukaan. “Payung hitam” adalah simbol bahwa si pemakai sedang ditudungi duka yang sangat dalam karena anggota keluarganya dihilangkan paksa oleh tangan-tangan jahat berzirah negara.
“Payung hitam” pun tidak lagi sekadar berbeda dengan “payung emas”, tetapi juga menjadi aksi protes yang ditunjukkan oleh publik yang terluka setiap Kamis oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Republik.
Hingga 2022, aksi “payung hitam” yang menjadi simbol dari protes dari kedukaan yang luar biasa dalam itu sudah berusia 15 tahun.
Pihak Republik yang juga menjadikan “payung” sebagai simbolisasi politiknya tak pernah mau mendekati “payung hitam” publik yang satu itu. Seakan, ada “iblis” dan “najis” yang bersemayam di lingkaran para penuntut itu yang membuat siapa pun pemimpin Republik menjauhinya sambil terus berkhotbah tentang HAM dan kerakyatan di lain tempat.
Demikianlah, payung mengejawantah dalam beragam makna dan tafsir. Ia menempati gelanggang rupa-rupa: dari payung yang terikat dalam sistem sosial (Kerajaan ke Republik), payung protes, hingga ekspresi kebudayaan.
Payung sebagai ekspresi kebudayaan inilah yang dieksplorasi secara maksimum dan serius oleh Mataya Arts & Heritage yang kemudian melahirkan Festival Payung Indonesia atau Fespin. Beragam ekspresi warna dan seni payung diungkapkan, diperagakan, digerakkan dalam festival seni publik.
Publik menerima tradisi payung dengan sangat antusias. Namun, tidak dengan karya Ronald Manullang pada 2017 berjudul “Under My Umbrella”. Lukisan ini sebetulnya serial, terdiri dari lima kanvas. Salah satu kanvas yang paling menohok dan mengundang respons dan protes adalah lukisan Sukarno sedang duduk di kursi bersilang kaki dan memegang buku. Sementara, di belakang sang proklamator tampak seorang perempuan telanjang yang identik dengan Ratna Sari Dewi sedang memegang payung dengan motif dan ornamen Jepang.
Lihat, bagaimana seniman kelahiran Tapanuli dan sekaligus eksponen seni rupa baru dan PIPA pada tahun 70-an melakukan dekonstruksi dan tafsir atas “payung politik” Sukarno. Ia menggabungkan dan menghadirkan banyak sekali data sejarah; tentang Sukarno yang terpelajar (buku) dan terutama sosok Dewi yang memang pose-pose tubuhnya menjadi kontroversial saat buku-foto Madame De Syuga terbit pertama kali pada 1994.
Pelukis realis jebolan ASRI/ISI Yogyakarta ini menyebut sosok perempuan telanjang yang me-Payung-i (baca: memayungi) Sukarno itu sebagai “Malaikat Penuntun”.
Namun, publik tidak terima dituntun “Malaikat Penuntun” berpayung yang nudis. Seniman peran Pevita Pearce yang mengunggah foto lukisan itu di akun Instagram miliknya, misalnya, alih-alih dituntun, malahan dirundung habis-habisan. Bukan hanya ia menghapus postingan itu, tapi juga menuliskan permohonan maaf.
Payung yang berjumpa dengan tafsir (sejarah) menimbulkan onar. Sekaligus, perhatian.
Demikianlah, saat sampai di ranah seni rupa, di ranah “payung budaya”, payung dengan simbol-simbol manusia yang identik dengan ikon Republik–Sukarno dan Ratna Sari Dewi–menjadi “penuntun”. Payung menjadi penuntun yang dipegang malaikat. Si jelata pun, si ajudan pun, mengejawantah menjadi malaikat pada (narasi) sebuah payung. Itu.*
* Pertama kali dipublikasikan di buku antologi esai Payung Tradisi Nusantara (FESPIN, Voila! Publishing, dan Komunitas NAD) yang diluncurkan di pagelaran Festival Payung Indonesia (FESPIN) ke-9 di Puro Mangkunegaran, Solo, 2-4 September 2022.
