Google Trends merekam peningkatan drastis pencarian frasa ”Gerhana Matahari Total” dalam sepekan terakhir. Walau gerhana matahari total pada bulan ini tidak melewati negeri-negeri sabuk khatulistiwa, kita punya dua ingatan paling ikonik perihal gerhana ini. Yang pertama, kegembiraan tak bertara menyambut gerhana pada 9 Maret 2016. Seperti pesta, rakyat berduyun-duyun keluar rumah menunggu dan menyaksikan teater bayang-bayang jagat dalam tiga menit.
Berkebalikan segalanya dengan gerhana pada 1983. Ketiklah frasa ”Gerhana Matahari Total 1983” di peramban internet, hasilnya adalah narasi ketakutan. Jalanan kota dan desa lengang seperti negeri yang baru saja diserang zombie di film-film Korea. Kentongan yang dipukul bertalu-talu menjadi perintah absolut untuk berdiam dalam rumah. Anak-anak sekolah yang mestinya menjadikan fenomena semesta ini sebagai kelas pengetahuan disuruh tiarap di bawah kolong tempat tidur.
Arsip-arsip koran Juni 1983 merekam dengan begitu getir bagaimana histeria massal itu diciptakan pemerintah. Saya menyebut itu ciptaan pemerintah karena tak ada satu pun kekuasaan yang bisa melakukan praktik histeria secara serentak dalam skala sebangsa senegara seperti itu.
Di Semarang, seorang warga bernama Wiji terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena melanggar himbauan resmi. Sasusnya—dan, ini tidak benar—mata Wiji menuju buta usai nekad menatap matahari langsung. Di Yogyakarta, RSUP dr. Sardjito mencatat 340 orang berbondong-bondong memeriksakan mata akibat histeria buta seketika. Bahkan di Jakarta, suasana mendadak horor: rumor kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo “diserbu massa” hanya karena lalu lintas sepi dan isu klenik bergentayangan.
Lihat bagaimana ironi ini. Sementara warga disekap ketakutan di bawah kolong ranjang dan dilarang menatap langit, di dunia lain berembuk sekitar seribu astronom internasional di Tanjung Kodok, Lamongan. Judul halaman muka Kompas pada 12 Juni 1983 sudah cukup merangkum antusiasme itu: ”Gerhana Paling Indah yang Pernah Disaksikan Para Ahli”. Morris Aizenman, koordinator astronom Amerika Serikat, menyebutnya ”Absolutely totally successful!” dan merayakannya dengan pesta bir di kemah darurat. Para ahli dari Jepang, Italia, India, hingga Irlandia bersorak-sorai menikmati keindahan mahkota korona matahari.
Luar biasa tragis: keindahan ilmu pengetahuan yang dirayakan ilmuwan dunia di tanah air kita justru diubah oleh negara menjadi teror klenik yang menakutkan bagi pemilik tanah airnya sendiri.
Terorisme Negara
Kita yang membaca detail waktu sejarah segera paham bahwa pada Juni 1983 itu teater ketakutan atas fenomena langit itu tidak berjalan secara alami atau kebetulan, melainkan by design. Dramaturgi itu dioperasikan secara presisi dan sistematis oleh aparat militer dan birokrasi Orde Baru. Negara sedang melancarkan teror psikis. Fenomena alam yang lumrah dalam hukum fisika itu dipelintir rezim menjadi momok batara kala.
Sebelum fenomena langit itu dijadikan ajang menakut-nakuti publik, Soeharto sudah membunyikan genderang penyeragaman total. Melalui pidato kenegaraan 16 Agustus 1982 yang disahkan dalam GBHN MPR 1983, rezim mencanangkan rencana pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Semua perkumpulan—dari partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga majelis keagamaan—ditekan untuk membuang identitasnya dan tunduk pada satu kredo resmi negara. Siapa pun yang menolak dinilai sebagai “musuh Pancasila”.
Agar penyeragaman ideologi di tingkat elite dan organisasi itu berjalan tanpa kerikil, nalar publik harus dilumpuhkan terlebih dahulu. Di sinilah teror psikis gerhana matahari total Juni 1983 bekerja sebagai uji kepatuhan massal. Rakyat dipaksa takut pada langit, mengurung diri di kolong kasur, dan menyerahkan bulat-bulat otoritas kebenaran kepada maklumat pemerintah.
Abdurrahman Wahid menjadi salah sedikit cendekia yang berani dan tangkas membaca gejala ini: mitos Batara Kala yang menelan matahari sengaja dimunculkan kembali oleh birokrasi untuk menggantikan rasionalitas kosmologis. Sementara itu, Y.B. Mangunwijaya menulis tajam tentang psychology of fear yang sengaja ditanamkan untuk “menjaga” visi dan misi pemerintah agar berjalan tanpa kerikil dan batu sandungan.
Matematikawan dan guru besar statistika Andi Hakim Nasution dengan dingin merangkai pementasan “takut” yang dirawat secara bertingkat oleh kekuasaan.
Pernah, cerita Guru Andi, ruang budaya kita diteror oleh “tanduk” kerbau yang tajam. Karena ketakutan yang membudaya itu, orang Jerman heran riset kerbau dan pertanian Indonesia mandek. Kita menjauh dari kerbau dan pandir di gelanggang pertanian.
Ruang kelas sekolah juga membunyikan alarm ketakutan atas kedatangan mesin bernama kalkulator di tengah naiknya grafik pelaksanaan penataran P4 dan santi aji.
Puncaknya, optimalisasi ketakutan pada peristiwa gerhana yang membikin jutaan manusia republik ini mesti mencari perlindungan dari serangan alien dari langit belahan lain.
Ingatan kita pada gerhana, terutama gerhana 1983, adalah ingatan soal terorisme negara. Ketika ideologi diseragamkan lewat asas tunggal dan nalar publik dilumpuhkan oleh histeria klenik gerhana, militer melengkapinya dengan teror fisik gedibal: operasi petrus dengan dalih menertibkan kejahatan. Di saat Menpen Harmoko dengan muka berseri berpidato di depan media bahwa “situasi politik dan keamanan dalam negeri mantap”, di sudut-sudut kota mayat-mayat bertato bergelimpangan dalam karung di pinggir jalan dan muara sungai.
Langit ditakuti dengan klenik, perkumpulan dikunci dengan asas tunggal, dan ruang gerak warga “dirapikan” dengan peluru para penembak gelap. Trio penaklukan yang digerakkan pemerintah (baca: militer) itu bekerja presisi dan saling menopang satu dengan lainnya: asas tunggal membungkam aspirasi politik, gerhana melumpuhkan ruang nalar, dan petrus menghancurkan ruang fisik rakyat. Pemerintah cuma mau bilang satu hal: jangan main-main kau.
Aku Cari Kau
Kini, gerhana matahari total itu kembali datang atau dibicarakan lagi tatkala Presiden Prabowo Subianto mulai jengah dengan rakyat yang terus mempersoalkan sejumlah program utamanya yang sangat ganjil (MBG dan Koperasi Desa Merah Putih).
Gerhana kali ini juga datang bersamaan dengan bulan saat Presiden Prabowo menjadi bulan-bulanan publik saat “membual” perihal reaktor nuklir Iran dan potensi perlombaan senjata nuklir di Jazirah Arab. Ocehan Agustus ini menambah daftar panjang bagaimana seorang presiden memberaki pengetahuan paling dasar warga; dari “100 triliun kebocoran selama 5 tahun, 100×5=1000”, “10+6=17”, hingga “pertumbuhan ekonomi 5% per tahun selama 7 tahun sebesar 35%, 7×5=35”.
Bualan nuklir, nalar primbon yang agak-agak, dan kalimat-kalimat mengancam yang tersaji di mimbar-mimbar kepresidenan kita baca sebagai preseden buruk bahwa trayektori kita sedang menuju ke bab teror.
Tentara ada di mana-mana—dari sawah hingga di kelas siswa, dari ruang rapat perusahaan negara sampai koperasi di tepian hutan—menjadi petunjuk yang sulit ditampik.
Lalu, tiba-tiba kita dikejutkan kemunculan secara tiba-tiba pagar besi dan tembok beton yang amat tinggi memagari mal-mal dan lahan-lahan megaproyek milik taipan dan oligarki. Pesan pagar-pagar itu jelas: ketertiban dan keamanan sedang diancam.
Mereka yang di luar tembok itulah si pengancam dan kemudian menjadi objek dari apa yang disebut “perburuan”. Tahun lalu, Agustus menjadi perburuan terbesar setelah Reformasi kepada mereka yang berada di “luar pagar/tembok”.
Kini, Agustus datang lagi dan dari kekuasaan yang paranoid kita baca siratan pernyataan: rakyat “di luar pagar/tembok tinggi” adalah sekawanan tukang ngamuk yang sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Rakyat berkepala teror dan gampang mengamuk inilah yang diasumsikan sebagai biang kerok perusak stabilitas ekonomi, yang pada ujungnya akan merobohkan stabilitas politik.
Demi memperjelas sasarannya, tuduhan mengambang dilemparkan melalui asasinasi karakter yang terstruktur: grup-grup masyarakat dan gerakan sipil yang kritis kembali dilabeli sebagai “antek-antek asing”. Label busuk ini sengaja ditempelkan untuk mendemonisasi posisi mereka, mematikan simpati publik, sekaligus melegitimasi tindak kekerasan ikutan buat mereka.
Karena telah distigma sebagai perusak ekonomi dan antek asing, maka atas nama penegakan hukum dan penyelamatan ekonomi nasional, kelompok-kelompok kritis serta rakyat yang dianggap tukang ngamuk itu sah untuk diburu, dihancurkan, dan digelandang ke penjara.
Jika pada 1983 negara menggunakan mitos gerhana, perburuan orang bertato (petrus), dan pemaksaan asas tunggal untuk memenjarakan pikiran dan ruang gerak, maka hari ini oligarki dan kekuasaan yang paranoid mengirim pesan intimidatif lewat rumor “kerusuhan Agustus” dan demagogi “antek asing”.
Saat meresmikan Asrama Haji Boyolali pada Februari 1997, Presiden Soeharto kembali menerbitkan kalimat teror yang sama yang pernah dilontarkannya pada September 1989 di pesawat saat kembali dari lawatan ke Uni Soviet: “Kalau rakyat menghendaki, saya ikhlas melepaskan jabatan. Asalkan ditempuh secara konstitusional. Kalau sampai melanggar hukum, tak GEBUK betul-betul”.
Jelang 30 tahun kemudian, bekas menantunya, Presiden Prabowo Subianto memproduksi kalimat bernada sama yang mengingatkan kita pada poster legendaris “I Want You” bikinan James Montgomery Flagg pada 1917: “Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau berkhianat, melanggar kepada merah putih, aku turun, aku cari kau”. Itu. (*)
*Dipublikasikan pertama kali Jawa Pos, 8 Agustus 2026
